Bisnis Jatim

APHK Desak Pembaharuan Hukum

 Breaking News
  • IBT EXPO 2019, GELAR MISI DAGANG DAN BURSA KOMUDITAS INDONESIA BAGIAN TIMUR Surabaya,bisnisjatim.co -Indonesia Bagian Timur memiliki potensi unggulan layak untuk dieksplorasi dan dipromosikan dari berbagai sektor kemaritiman antara lain perikanan, kelautan, kehutanan, pariwisata yang tentusaja menghasilan berbagai komoditas yang seperti KOPI,...
  • Siaran Pers: ARC BY CROWN GROUP RAIH 3 PENGHARGAAN MBA Bisnisjatim.co -Ikon global di Sydney, Arc by Crown Group, berhasil memenangkan tiga penghargaan industry paling bergengsi di perhelataan 2019 MBA Awards di The Star Event Center pada Sabtu malam: Best...
  • Latih Kewirausahaan Dengan Kelola Limbah Surabaya, bisnisjatim.co – Kotoran sapi kebanyakan hanya dimanfaatkan untuk pupuk kandang namun tanpa proses pengolahan. Biasanya kotoran sapi itu hanya dibiarkan mengering di suatu lahan dan setelah kering baru digunakan...
  • NUANSA HALLOWEEN ALA CROWN PRINCE HOTEL Surabaya, Bisnisjatim.co -Dalam rangka mempererat hubungan dengan rekanannya, Crown Prince Hotel Surabaya mengadakan “Booker Gathering” dengan tema Halloween tepat pada tanggal 31 Oktober 2019. Sesuai dengan tema, para tamu banyak...
  • Siaran Pers: General Manager Sambut Para Tamu Surabaya, Bisnisjatim.co -Tamu Pertama Disambut GM – Virginie Tutin Sandstrom, selaku General Manager Hotel HARRIS Bundaran Satelit Surabaya bersama jajaran tim departemen yang lain, menyambut dengan hangat Bapak Liem dan...

APHK Desak Pembaharuan Hukum

APHK Desak Pembaharuan Hukum
April 27
10:54 2019

Surabaya, bisnisjatim.co – Pembaruan Hukum Perdata, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Indonesia menggelar seminar nasional bertema “Pembentukan Undang Undang Hukum Perikatan Nasional”, di Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/4/2019).

Guru Besar FH Unair, Prof Sogar, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H Sunarto, Kepala BPHN, Prof Dr. Benny, serta Ketua Dewan Pembina Peradi, Prof Dr Otto Hasibuan, SH, MM, turut hadir dalam seminar tersebut.

Prof Otto Hasibuan mengatakan, APHK ingin membuat suatu RUU Perikatan tersendiri. Dari kacamata Peradi, urgensi Hukum Perikatan Nasional dibentuk berdasar perkembangan baik dari sisi bisnis maupun prinsip hukum yang berkembang di masyarakat.

“Meskipun ini berasal dari Belanda, di Belanda sendiri sudah mulai dirubah tapi di sini masih mengikuti yang lama,” terang Prof Otto.

Banyak hal yang tidak diatur dalam undang-undang bahkan ada yang diatur tapi disimpangi dalam praktek melalui putusan hakim, lanjutnya.

Jaksa Agung Muda Pengawas, M Yusni, SH, MH, Ketua Ikatan Alumni FH Unair, mengungkapkan, dalam proses pembentukannya, Hukum Perikatan Nasional tetap harus merujuk pada BW, ditambah yurisprudensi dan perbandingan dengan beberapa negara lain seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Jepang, dan sumber hukum dari model-model hukum termasuk perkembangan kontrak dagang internasional.

“Penyesuaian terhadap Hukum Perikatan universal perlu segera dilakukan sesuai perkembangan dan tantangan jaman saat ini,” lanjut Yusni.

“Hukum Perikatan Nasional ini akan diuji apakah mengikuti perkembangan pelaku usaha misal dalam kemungkinan terjadinya sengketa,” sambungnya.

Dalam agenda pembentukan Perikatan Hukum Nasional saat ini merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan Belanda yang disusun pada 1848.

Artinya, ketentuan BW sudah sangat using sehingga diperlukan aturan-aturan baru untuk mengatur fenomena-fenomena hukum yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

Nurul Barizah, S.H. LL. M, Ph.D, Dekan FH Unair menambahkan, kontes liberalisasi dan globalisasi kian tak terbendung dan perlu kesiapan serta konsekuensi.

“Dengan kehadiran era industri 4.0 kita harus bisa dan siap, belum tuntas sudah hadir society 5.0. Perubahan itu sangat cepat dan dinamis dan itu semua digerakkan oleh kepentingan ekonomi. Transaksi makin pesat dan siapkah hukum nasional kita untuk menjalankan seperti itu,” papar Nurul Barizah.

“Hukum nasional saat ini masih memegang prinsip lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan liberalisasi ekonomi dan teknologi yang sangat pesat. Sementara Negara lain telah menjalani hukum kontrak baru yang disepakati bersama” lanjutnya.

“Saya berharap  para pemangku kepentingan dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk menuntaskan naskah akademik RUU Perikatan Nasional,” tutup Dekan Fakultas Hukum Unair tersebut.

Related Articles